jurnal otonomi daerah. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, Volume 12 No. jurnal otonomi daerah

Hubungan Otonomi Daerah dan Kesejahteraan Orang Indonesia Authors. a. 226 J U R N A L M ED IA HUK UM ABSTRAK Sejak Indonesia menjadi negara yang berdaulat, perbatasan sudah menjadi masalah yang bahkan belum menemukan titik terang sampai sekarang. QE Journal │Vol. Urusan wajib Pemerintah Daerah di bidang kesehatan yang. 11, No. 3, September 2016. (2016). 1 Tahun 1945, diawal kita merdeka hingga era reformasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai. dasar hokum Tidak hanya pengertian tentang otonomi daerah saja yang perlu kita bahas. R. Latar Belakang Semenjak era reformasi dimulai dan Kata Kunci: Pengelolaan Mineral & Batu Bara, Desentralisasi, Kewenangan Pemerintah Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Pemerintah Daerah dalam. Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah. 2. Suasana kebebasan daerah disatu sisi dan kontrol serta pengendalian pusat di sisi lain, begitupula dengan struktur sosial berhadapan dengan struktur pemerintah. 1-15. com ABSTRAKOtonomi Daerah Untuk Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pengelolaan Keuangan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah). 118 Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. Menggunakan metode yuridis normative, hasil analisis diperoleh kesimpulan. Karena itulah, dalam pembahasan tentang desentralisasi dan otonomi daerah ini, sangatlah penting untuk membahas tentang kinerja dan kesiapan pemerintah dan aparaturnya, baik dari tingkat pusat hingga daerah. Ulasan Lengkap. Jan 1, 2016 · Dalam Urusan pertanahan di D. Jurnal KAPemda. pdf Download (252kB) Text Peer Review Kebijakan Sosial dan Otonomi Daerah-halaman-dihapus. 4. Tabel. Jurnal Akuntansi dan Investasi Vol. Konsekuensi yang ditimbulkan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan 1 Faisal T, “Analisis Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah”, Jurnal Ilmu Administrasi, Volume X, No. Kinerja Keuangan Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. UU tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh dan Irian Jaya, sesuai dengan amanat Ketetapan MPR No. Sarjana Hukum (S. Policy Brief: Penguatan Relasi Pusat dan Daerah dalam Mengatasi Covid-19. 23/No. Volume 6 Nomor 2, Oktober 2014 Rasyid Widada, Dedi Budiman Hakim, Sri Mulatsih Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten. 1. 4 VOL. Desentralisasi fiskal dan stabilitas politik dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah di indonesia. Pada tahun publikasi berikutnya, Journal Of Government (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah ) akan menerbitkan jurnal dua kali dalam setahun di bulam Juni dan Desember silahkan Kirimkan naskah Anda di sini. 1 Otonomi Daerah . Jakarta; Penerbit Kantor Pengacara & Konsultah Hukum Prof Oemar Seno Adji. Journal of Governance Innovation . com ABSTRAKmenarik antara pemerintah daerah otonom dengan institusi pendidikan. H. Segala kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi ditentukan harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan. 1. kelembagaan otonomi khusus (otsus) dalam mempertahankan nilai-nilai kebudayaan di provinsi daerah istimewa yogyakarta January 2016 Journal of Governance and Public Policy 3(2):304-338Jurnal Desentralisasi dikelola oleh Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah – Lembaga Administrasi Negara. Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah . Otonomi Daerah membawa Pemerintah daerah pada tingkatan yang berbeda. Feb 25, 2021 · Menurut Undang-Undang No. id; despan. JURNAL ILMU SOSIAL DAN POLITIK Volume 3 No. Prinsip otonomi luas itu mendapat landasannya pada Pasal 18. 0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal. Amanat Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah jelas memberikan kewenangan kepada daerah meskipun belum sepenuhnya dalam pengelolaan sumber daya alam di daerah. Ibu Kota Nusantara merupakan pemerintahan daerah maka dari itu penyelenggaraan pemerintahan tetap menerapkan otonomi daerah dan tugas. Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 13 No. Bandung : Citra Aditya Bakti. 17 OKTOBER 2010: 552 - 566 Kemudian Moh. 18 2 Paulus Effendi Lotulung, Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance) Dalam Korelasinya Dengan Hukum Administrasi, dalam Philipus M. dan pemerhati pembangunan daerah. Kabupaten Lombok Utara sebagai daerah otonom baru (pemekaran dari Kabupaten Lombok Barat) yang terbentuk pada akhir tahun 2008 memiliki permasalahan yang sangat kompleks. Martadinata No. Masalah pokok yang dikaji dalam penelitian ini difokuskan pada analisis implementasi kebijakan tentang pelaksanaan elemen-elemen otonomi daerah dalam bidang manajemen pendidikan di daerah kabupaten, dengan tujuan dapat merumuskan butir-butir strategi implementasi kebijakan sebagai alternatif model kebijakan otonomi daerah dalam. 1 2010 | 19Dalam perbincangan otonomi daerah ini, terdapat perbedaan persepsi di kalangan cendekiawan, dan para pejabat birokrasi. Koswara, E, 2000, Makna Otonomi Daerah, Jurnal Ilmu Pemerintahan Edisi 10, Jakarta: Institut Ilmu Pemerintahan. Dalam. Namun tulisan-tulisan itu menjadi tidak May 1, 2011 · Jurnal PamongPraja, Vol. Dari ketentuan Pasal 112 ayat (1) tersebut di atas, menentapkan yaitu: “Pemerintah Pusat memfasilitasi penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam rangka. Di antara mereka ada yang mempersepsikan otonomi daerah sebagai prinsip penghormatan, terhadap kehidupan masyarakat sesuai riwayat adat-istiadat dan sifat-sifatnya dalam konteks negara kesatuan (lihat Prof. pp. Jika dilihat dari risalah sidang MPR, pendapat bahwa otonomi daerah yang seluas-luasnya harus dijalankan dalam negara kesatuan sangat dominan. Selanjutnya, pada ayat (2) Pasal yang sama tercantum kalimat sebagai berikut. otonomi masyarakat daerah, bukan hanya otonomi pemerintahan daerah. PANDANGAN UMUM TERHADAP KONSEP OTONOMI DAERAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA (TINJAUAN UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH) FISIPOL-UIR. 56 Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah, Volume 19, Nomor 1, Januari 2021, hlm. Tinjauan Yuridis Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Proses Pemerintahan Dikaitkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah | Prihastuti |. 2, Juni 2013 Bandung; yang semakin menunjukkan dengan jelas bahwa ada persoalan pembangunan Infrastruktur lintas daerah yang dihadapi dalam era otonomi daerah dewasa ini. 2, Januari 2022Huda, Ni’matul. 9 Dalam otonomi daerah, otonomi memberikan kewenangan yang luas, nyataPerjalanan otonomi daerah dalam praktik melahirkan dorongan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui kolaborasi dengan sejumlah investor yang berpotensi merusak ekologi, mereduksi sumber daya alam serta penggeseran terhadap masyarakat adat untuk mengakses hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan hak kolektif yang dapat. OLEH: SYAHRUL MAULANA. Pengaturan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan prinsip otonomi seluas-luasnya ternyata mengalami penyempitan di dalam tataran pelaksanaannya seiring. 2, Mei 2017 Demokrasi dan Integrasi NKRI dalam Sistem Otonomi Daerah. Hadjon, et. 3, Desember 2013, hlm. Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol. Otonomi Daerah 2. 3 No. 22 Tahun 1999 tersebut mulai berlaku pada tanggal 7 Mei 1999, terlahir Keywords: Otonomi, Peraturan Daerah, Syariah. B. Otonomi daerah adalah salah satu agenda utama reformasi yang bertujuan mengurangi kesenjangan ekonomi-politik antara pemerintah pusat dan daerah. desentralisasi dalam perspektif State Society-Relation. Implementasi otonomi daerah di Indonesia masih banyak yang ditafsirkan salah oleh sebahagian masyarakat, termasuk dikalangan mahasiswa bahkan ada kalangan yang beranggapan dengan otonomi daerah akan mengantarkan Indonesia kedalam sistem pemerintahan yang sama dengan Amerika atau Malaysia, Jadi dapat diartikan bahwa otonomi daerah adalah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dalam penelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan. otonomi daerah sehingga pada masa revolusi industri dan dinilai sebagai era digital 4. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan otonomi daerah sebagai wewenang dan kewajiban daerah otonom. Jadi “autonomy” adalah mengatur diri sendiri. 61 Samsul Wahidin, Hukum Pemerintahan Daerah Pendelum Otonomi Daerah Dari Masa ke Masa, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013) Hlm 13 62 Ibid, Hlm 29 63 The Liang Gie,”Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia Suatu Anaisis Tentang Masalah-masalah Desentralisasi dan Cara-cara. PROGRAM PASCASARJANA. kemandirian daerah setelah adanya otonomi daerah. Pertama,. 04 December 2014 - 246 PENGARUH DANA OTONOMI KHUSUS TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH. Citation. Daerah-Daerah itu bersifat otonom (streek dan locale rechtsgemeenschappen) atau bersifat Daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Selain itu, di bidang politik, rakyat berada pada posisi sebagai objek politik. Korupsi Dan Hukum Pidana. Siti Zuhro (eds). 2 | 2 0 2 0 Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan Rakyat Indonesia Lintang Prabowo1, M Tenku Rafli2, 1 Lembaga Bantuan Hukum, Lampung - lintangg@gmail. Adanya peningkatan kontribusi pajak dan retribusi sesudah otonomi daerah, antara lain disebabkan daerah sangat agresif dalam mengeluarkan peraturan daerah yang berkaitan dengan PAD, khususnya retribusi. Desentralisasi merupakan penyerahan sebagian kewenangan dari pusat ke daerahJurnal Manajemen Pembangunan Daerah. (2013). Jakarta; Sinar Grafika, 2009. Vol. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ISSNCetak :2354-9033 |ISSN Online :2579-9398. Husin,Taqwaddin. UU No. Sutedi, Adrian. Asep Warlan Yusuf,UU No 21 2001 tentang Otonomi Khusus umuk Papua telah disahkan selama 10 tahun Namun UU tersebut gagal menghasilkan kemajuan signifikan dalam domain politik dan social ekonomi Penulis berargumen bahwa hukum memiliki kekurangan sejak didesain dan disahkan Tulisan ini memfokuskan pada proses pembuatan dan legitimasi undang. Tertera dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5, mengenai. 4. Daerah yang belum mempunyal kesanggupan melaksanakan otonomi secara penuh dapat memulal pelak. otonomi daerah hanya sebagai kebebasan untuk menambah pendapatan daerah secara instan. 13, No. 27, No. Ketentuan. Analisis Pengaruh Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Terhadap Penciptaan Iklim Investasi yang Kondusif di Kabupaten Bekasi 88 Jurnal Publika Volume 3 Nomor 1, Januari 2011 Keberhasilan suatu daerah dalam menja-lankan otonomi daerah dapat dilihat dari indi-kator sejauhmana. KATA KUNCI : Urgensi Harmonisasi, Peraturan Daerah, Tantangan dan Strategi, Otonomi Daerah. Dengan mengacu UU No 23 tahun 2014, Pemerintah Daerah harus mlakukan perubahan. Otonomi daerah diperlukan untuk menambah partisipasi warga Negara dan memudahkan tukar menukar informasi mengenai kebutuhan daerah 9. Vol. Kontroversi Pelaksanaan Otonomi Daerah. JURNAL ILMIAH Disusun oleh : Okta Rosalinda LPD 105020101111023 JURUSAN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2014 . Nilai mean rank kontribusi pajak dan retribusi sesudah otonomi daerah 7,00) lebih tinggi daripada sebelum otonomi daerah (2,50). Di mana otonomi daerah merupakan sistem pemerintahan desentralisasi, yaitu pembagian atau pelimpahan hak, wewenang, tugas, dan kewajiban antara pemerintah. Dengan pemberlakuan undang- undang tentang pemerintahan daerah tersebut, maka berbagai daerah menuntut. Memungkinkan kkepemimpinan daerah untuk memberikan jasa. 2, Tahun 2014 280 penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. . Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. 1. daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. 1. Menata kembali peraturan perundang-undangan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah untuk memperbaiki hubungan vertikal dalam pemerintahan. 9 No. Fokus kajian studi ini mengulas politik hukum otonomi daerah ruang lingkup desentralisasi asimetris, dimana terdapat daerah-daerah yang dapat disebut desentralisasi asimetris, yakni, Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintahan Aceh, Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 1. 2016. 17 OKTOBER 2010: 530 - 551 kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Asal katanya autos (sendiri) dan nomos (keturunan). Dan pada sisi lain kabupaten hendaknya mengurangi peran otoritasnya dalam mengurusi urusan desa. Upaya Kesehatan. Menurut Tjahya Supriatna (2012) bahwa Pembaharuan birokrasi pemerintahan daerah dalam penguatan otonomi daerah relevan dengan argumentasi :Thahir, Baharuddin (2019) KEBIJAKAN SOSIAL DAN OTONOMI DAERAH. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, Volume 12 No. Sumber yang diulas berdasarkan juskonstitun. Mudrajat Kuncoro ini menjadi sangat berarti untuk mengisi “kekosongan” infor-masi yang komprehensif tentang otonomi daerah yang dapat memperkaya pengetahuanJurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau: Vol. Tujuan penelitian: Untuk kemandirian daerah sebagai Daerah Otonom dalam penetapan kebijakan publik daerah, mendorong peningkatan kreativitas daerah membangun daerah melalui kebijakan publik daerah dan menemukan metafora baru tentang kebijakan publik daerah. Memahami otonomi, menurut Fathullah, (2000) hakikatnya adalah menyadari bahwa berotonomi pada dasarnya merupakan wujud dari suatu hak asasi manusia yang secara Melalui kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam UU No. jurnal administrasi publik, Vol. Sesungguhnya Otonomi Daerah,adalah produk anak bangsa yang cemerlang, lahir dari suatu pemikiran intelektual yang peduli dan prihatin akan kelangsungan pelaksanaan pembangunan. I Tahun 2011 : 31-42 35. 44 MAKSIGAMA JURNAL HUKUM Tahun 18 Nomor 1 periode Nov. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terdapat tiga persoalan mendasar, yakni hukum, hak asasi manusia (ham) dan otonomi daerah. Menciptakan manaqjemen yang lebih fleksibel, inovatif dan kreatif. Tujuan pemberian dana desa ini adalah untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan. Selanjutnya pada tahun 2013 terbentuk lagi sebanyak 10 kabupaten, dan tahunKarena itu, etika otonomi daerah dalam perspektif filsafat pendidikan ini berkenaan dengan bidang kajian ontologi, epistemologi, dan aksiologi, yaitu tentang tujuan, hakikat, dan manfaat. Di akhir tahun 2012, lahir kembali 5 daerah otonom yang terdiri dari 1 provinsi dan 4 kabupaten. Dasar hukum tersebut mengatur kekhususan Nusantara yaitu kewenangan, hak, kewajiban, tugas, dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan di ibu kota negara. DBOD dibuat untuk merumuskan arah kebijakan otonomi daerah dalam 20-25 tahun mendatang dan program-program apa saja yang seharusnya dilakukan untuk membangun NKRI yang desentralistis dan sekaligus meningkatkan kapasitas daerah dalam mewujudkan. 20473/mi. 37. Otonomi Khusus di Papua. LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL. Kata kunci: Otonomi dan Sistem Pemerintahan di Indonesia May 30, 2022 · Jurnal Sosial Teknologi Published by Green Publisher, 1 (11): 14. kepada pemerintah daerah untuk Jurnal Borneo Administrator | Volume 8 | No. R. otonomi daerah di Kota Magelang belum berjalana efektif. 5 Supriyanto, Kewenangan Bidang Pertanahan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. Gagal Menyejahterakan Rakyat dan Sarat Konflik Internal”. Namun ada dasar-dasar yang bisa menjadi landasan. Memahami otonomi, menurut Fathullah, (2000) hakikatnya adalah menyadari bahwa berotonomi pada dasarnya merupakan wujud dari suatu hak asasi manusia yang secaraDaerah terkait dengan pajak dan retribusi daerah, serta hasil-hasil penelitian sebelumnya. Dari ke 5 daerah khusus dan istimewa tersebut di atas, 4 daerah khusus 28 Jurnal llmu Pemerintahan . Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan. Otonomi Daerah”, DIH Jurnal Ilmu Hukum, Vol. Kebijakan daerah mulai mendapat sorotan setelah muncul “kebijakan daerah yang bermasalah”. Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau: Vol. Daerah dan UU No 25 tahun 1999 yang mengatur perimbangan keuangan dalam pelaksanaan otonomi daerah. 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara telah mengatur bahwa Aceh dan Sumut merupakan daerah otonom yang terpisah dan berhak untuk mengatur dan mengurus. Carolyn Teich Adams. Dalam perspektif historis, penera-pan otonomi daerah bergerak fluktu-atif disebabkan dari pengaruh kon-BENTUK NEGARA DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI DAERAH 41 Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Suryadarma | Volume 5 No. Dalam pembahasanDari latar belakang masalah yang dikemukakan, penulis mencoba mencari dampak apa yang terjadi untuk semua kegiatan di DKI Jakarta atas otonomi daerah DKI Jakarta itu sendiri dalam menangani pandemi Covid-19 dengan menuliskan jurnal yang memiliki judul sebagai berikut ; “DAMPAK OTONOMI DAERAH DI PROVINSI DKI. 517 views 1903 downloads 517 views // 1903 downloads. Pertanahan. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Download PDF. Didi Djadjuli Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Jln. otonomi daerah adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus danJemmy Sondakh, Bagi Hasil Investasi Sebagai Hak Masyarakat Adat Pada Wilayah Pertambangan Di Era Otonomi Daerah, Jurnal Hukum Unsrat. Desentralisasi pada dasarnya mempersoalkan pembagian kewenangan kepada organ-organ penyelenggara negara, sedang otonomi daerah menyangkut hak yang mengikuti. 1-86 fungsi Pembentukan Peraturan Daerah yang tujuannya lebih mengkhususkan Fungsi Legislasi adalah kewenangan yang dimiliki DPRD dalam hal pembuatan Peraturan Daerah (P eraturan Daerah), yaitu memprakarsai atau mengusulkan lahirnya Rancangan. Ada beberapa peraturan dasar tentang pelaksanaan otonomi daerah,yaitu sebagai berikut: 1. Simposium Nasional Keuangan Negara, 1(1), 784–799. id Abstrakmuatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Menurut UU No. Berpuluh tahun sentralisasi pada era. Jaminan Pelayanan Publik meliputi asas-asas dalam penyelenggaraan pelayanan. 2, Agustus (2020), 284-303 284 Keabsahan Peraturan Daerah Memasukkan Peraturan Bersama Menteri sebagai Dasar. 22 | Jurnal Bina Praja | Volume 4 Nomor 1 Edisi Maret 2012: 21 – 28 Pada aspek efektivitas penyeleng-garaan. Jurnal Hukum Khaira Ummah, 13(1), 287–296. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU No. UU No. Otonomi daerah atau desentralisasi diimplementasikan dengan tujuan unnrk. a. UU Otonomi Daerah era reformasi telah mengalami beberapa perubahan. Otonomi daerah merupakan proses pengejewantahan penerapan sistem desentralisasi.